Wakil Ketua Dewan Pembina
Dapil 1 Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, Senen, Menteng dan Tanah Abang
Liputan6.com, Semarang - DPP Satkar Ulama Indonesia merespon positif pelaksanaan Rapat Pleno DPP Partai Golkar di Graha Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (13/8/2024). Rapat Pleno DPP Partai Golkar telah menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua umum (Ketum) DPP Partai Golkar sampai terbentuknya Kepengurusan Hasil Munas XI Partai Golkar yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 20- 21 Agustus 2024, di Jakarta.
Pada pelaksanaan Rapimnas dan Munas XI Tehun 2024 tersebut, salah satu kandidat yang akan muncul sebagai Calon Ketua Umum adalah Bahlil Lahadalia, SE, yang saat ini dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Satkar Ulama Indonesia melalui Ketua Umum Dr.Ir HM Idris Laena, MH menyatakan siap menyukseskan Munas dan memberikan dukungan kepada Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029.
Keputusan ini dihasilkan dari Rapat Pleno Pengurus DPP Satkar Ulama Indonesia beserta oganisasi sayapnya yakni Hiwasi dan AMSI.
Menurut Idris Laena yang juga Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Golkar lahir sebagai Organisasi Karya-Kekaryaan selalu meneguhkan dirinya sebagai kekuatan politik yang berada dalam Pemerintahan.
"Positioning Partai Golkar selalu mendukung dan mensukseskan Pemerintahan yang sah dan berdaulat secara konstitusi berdasarkan proses demokratis," kata Idris Laena.
Karenanya, kata Idris Laena, menjadi lebih mudah jika Ketua Umum Partai Golkar ke depan adalah orang yang memang sudah berada dan berpengalaman di Pemerintahan.
"Saat ini kader Partai Golkar yang ada di Kabinet Indonesia Maju (KIM) salah satunya adalah Bung Bahlil Lahadalia," katanya.
Untuk mempersiapkan diri dalam proses seleksi calon anggota legislatif, kami mendorong Bro dan Sis untuk mengakses, mempelajari, dan memahami beberapa dokumen yang berkaitan dengan landasan perjuangan PSI serta catatan kinerja PSI Jakarta untuk mengenal kami lebih dekat.
Grace Natalie Louisa (lahir 4 Juli 1982) adalah seorang Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, sebelumnya Grace adalah ketua umum Partai Solidaritas Indonesia yang membawa PSI mendapatkan 3 juta suara nasional di pemilu perdananya. Sebelum aktif terjun sebagai politisi di PSI, Grace merupakan mantan pembawa acara berita dan jurnalis, bekerja di SCTV, antv, dan tvOne.
DAPIL 1 (Sawah Besar, Tanah Abang, Gambir, Johar Baru,Cempaka Putih, Kemayoran, Menteng, Senen)
Informasi Publik PSI JAKARTA
Informasi Publik Berkala Sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Informasi Publik Berkala adalah Informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. Informasi Publik Berkala PSI meliputi : Visi Misi Partai, Profil Pimpinan PSI, Perjuangan Partai, Berita Partai Klik Disini Stuktur PPID, Laporan Partai, AD/ART, Struktur Kepengurusan Klik Disini
Informasi Publik Serta-Merta Informasi Publik Serta-Merta Sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Pengumuman Informasi terkait COVID-19, Polusi Udara, dan Kebakaran Klik Disini
Informasi Publik Setiap Saat Informasi Publik Setiap Saat Sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Informasi Setiap Saat adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut. Laporan Kinerja PSI DKI Jakarta dari Tahun ke Tahun , ABC PSI, Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PSI Jakarta, dan Pencalegan PSI DKI Jakarta Klik Disini
Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Dokumen terkait Daftar Informasi Publik PSI DKI Jakarta dapat diakses dengan Klik Disini
Informasi Publik yang Dikecualikan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, oleh karena itu Badan Publik seperti PSI DKI Jakarta menyusun Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. Dokumen terkait Informasi Publik yang Dikecualikan dapat diakses dengan Klik Disini
